Puruk Cahu – Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang ke-2 Tahun Anggaran 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya dilaksanakan pada hari Jumat malam, 5 Juni 2026. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mendengarkan penjelasan dan jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD, Dina Maulidah, S.H.I, yang bertindak selaku pemimpin rapat. Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain perwakilan dari Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, Andri Raya, perwakilan dari Kepolisian Resor (Polres) Murung Raya, sebanyak 13 orang anggota DPRD, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Andri Raya selaku Asisten III Setda, membacakan secara resmi jawaban dan penjelasan resmi Pemerintah Daerah terkait Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.
Dalam paparannya, Pemerintah Daerah menekankan bahwa pembangunan daerah bukan hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan menjadi perhatian utama dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat, penguatan ekonomi rakyat, hingga pengawasan dan peningkatan disiplin kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait capaian pendapatan daerah, di mana realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.772 miliar atau sebesar 104,69% dari target, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar 161,11%, Pemerintah Daerah memberikan penjelasan terperinci.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya menjelaskan bahwa realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 ini dinyatakan melampaui target yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Pencapaian ini didapatkan dari berbagai sumber yang sah, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Penetapan target pendapatan ini didasarkan pada potensi nyata daerah, data historis, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui koordinasi erat dengan instansi terkait.
Untuk menjamin pencapaian target tersebut, Pemerintah Daerah rutin mengadakan rapat pemantauan dan evaluasi pendapatan secara berkala. Beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya realisasi PAD yang tinggi antara lain:
– Adanya penagihan dan pembayaran kembali piutang pajak daerah dari tahun-tahun sebelumnya,
– Peningkatan tarif retribusi daerah yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,
– Penerimaan dividen dari Bank Kalteng,
– Sumber pendapatan lain yang sah seperti hasil pengelolaan aset daerah, penerimaan jasa giro, dana transfer pusat dan provinsi, serta dana Tujuan Khusus (TDF), termasuk penerimaan berupa denda atau pajak yang tertunggak.
Di sisi lain, Pemerintah juga mengakui bahwa terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja, di antaranya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian terhadap kebijakan baru yang diterapkan, serta keterbatasan kapasitas dan kemampuan pelaksana kegiatan di lapangan.
Menutup penyampaiannya, perwakilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengucapkan terima kasih atas masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan potensi ekonomi dan pendapatan daerah secara maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya ke depannya.